Cari

BERANDA > BERITA & KARIR > INFO MUAMALAT > BERITA INDUSTRI SYARIAH


  • Rabu, 28 Juli 2004

    JAKARTA - Pembiayaan sistem keuntungan atau kerugian ditanggung bersama oleh bank dan nasabah. Prinsip mudharabah berbeda dibanding akad murabahah (mark up pricing). Pada akad murabahah, jika terjadi masalah, obyek pembiayaan tinggal dijual. Toh itu masih milik bank selama pembiayaanya belum lunas, kata Kepala divisi BRI syariah Hz Elfani di Jakarta, akhir pekan lalu.

    Sebaliknya dengan mudharabah, collateral atau adanya benda berharga sebagai jaminan adalah persyaratan tambahan untuk memenuhi syarat pembiayaan. Direktur Bank Syariah Mandiri Iskandar Z Rangkuti mengatakan dalam pembiayaan mudharabah tidak otomatis bank menanggung kerugian bersama nasabah. Tidak bisa begitu saja, katanya kemarin di kantornya.

    Menurut Iskandar, jika usaha tersebut mengalami masalah karena kesalahan nasabah, kerugian tersebut harus ditanggung nasabah. Bank tidak ikut serta. Kecuali jika force majeur yang disebabkan bencana alam, katanya.

    Untuk mengatasi force majeur pun, bank mensyaratkan adanya asuransi bangunan atau benda yang dijadikan jaminan. Iskandar mengatakan bank merupakan lembaga intermediasi dimana dana yang disalurkan kepada pembiayaan adalah milik nasabah lain (dana pihak ketiga).

    Dalam mengelola dana nasabah, bank harus menjalankannya dengan amanah termasuk menyalurkannya pada pembiayaan yang aman. Kami menjalankan usaha ini dengan amanah. Nasabah yang terikat pembiayaan pun harus amanah atau jujur kepada kami. Jangan curang, kata Iskandar lagi.

    Komentar serupa dilontarkan Elfani. Menurut dia gagal usaha bisa karena mismanajemen. Misalnya dia memindahkan usaha ke sektor lain atau bidang lain tanpa konsultasi dengan bank.

    Karena perluasan usaha yang di luar konsolidasi bank, itu kemudian usaha si nasabah bermasalah. Misalnya dana yang seharusnya disetor ke bank, malah digunakan untuk usaha lain. Langkah itu mengakibatkan si nasabah tak mampu melunasi cicilan pada bank syariah. Yang seperti ini kan gagal usaha karena mismanajemen. Si nasabah jelas tidak jujur.

    Menurut prosedur yang ada, untuk penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah, harus melewati arbitrase. Praktisi perbankan justru ingin sebaliknya. Mereka ingin tak perlu menggunakan lembaga arbitrase saat pembiayaan yang disalurkan bermasalah. Boleh ke lembaga arbitrase jika memang nasabah keberatan dengan kebijakan bank, kata Elfani.

    Sementara jika kedua pihak sepakat, seharusnya benda yang menjadi jaminan kredit cukup dijual. Iskandar mengatakan jalur tanpa arbitrase jauh lebih sederhana. Jika melalui lembaga arbitrase akan ada pihak yang merasa dizolimi, kata Iskandar. Padahal, jika tidak melalui arbitrase kedua pihak sama-sama senang. Selain itu membawa penyelesaian ke meja arbitrase justru membuat masalah yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan ramai. Padahal kita inginnya transaksi dalam perbankan syariah itu adem dan tenang-tenang saja.

    Akad mudharabah dalam perbankan syariah di dunia, menurut Elfani, masih kurang berkembang. Kecuali, di negara-negara yang memang sudah mempraktikkan full Islamic banking seperti Sudan dan Iran. Di Indonesia sendiri akad murabahah masih mendominasi perjanjian pembiayaan antara bank syariah dan nasabah.

    Berdasar statistik perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad murabahah sekitar 70 persen dari total kredit. Di BRI, hampir 96 persen pembiayaan masih murabahah. Sementara di BSM, pembiayaan mudharabah mencapai 12 persen. Sejauh ini tidak ada masalah, kata Iskandar.

    DSN dan praktisi perbankan tengah menyusun draft fatwa baru tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam fatwa no 17 Tahun 2000 nasabah yang menunda-nunda pembayaran boleh dikenakan sanksi karena dianggap tidak beri`tikad baik. Namun denda tersebut dimasukkan dalam pos sosial dan tak boleh dijadikan sumber pendapatan bank.

    Kerugian Bank Masih Perlu Dihitung

    JAKARTA - Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) KH Ma`ruf Amien mengatakan persoalan ganti rugi yang dibahas di Tangerang bukan cuma terkait pembiayaan mudharabah (profit and loss sharing) tapi juga murabahah (mark up price) dan akad lain seperti musyarakah (joint financing) , dan istisha (pembiayaan untuk sektor konstruksi) serta salam (pembiayaan untuk sektor agribisnis).

    Pokoknya semua akad yang menimbulkan kerugian yang nyata, kata KH Ma`ruf Amien ketika dihubungi Ahad (18/7). Pada akad murabahah, menurut pakar hukum Islam asal Banten itu, kerugian pihak bank sudah jelas sehingga bank bisa langsung mengeksekusi jika nasabah tidak mengembalikan pembiayaan.

    Sedangkan, dalam skim mudharabah kerugian pihak bank masih perlu dihitung. Harus ditentukan di mana kerugiannya karena ini sistem bagi hasil, katanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ganti rugi adalah jika ada keuntungan yang seharusnya diperoleh bank tapi ternyata tidak masuk. Itu hak bank tapi tidak diperolehnya, kata pria yang memperoleh anugerah syariah award dari Bank Muamalat Indonesia tahun 2004.

    Pertemuan di Tangerang akhir pekan lalu, menurut KH Ma`ruf Amien, membicarakan dua agenda yakni persoalan ganti rugi untuk pihak bank dan pembiayaan multiguna. Keduanya merupakan permintaan dari praktisi perbankan syariah untuk memperluas pelayanan pada masyarakat.

    KH Ma`ruf Amien mengungkap rencana draft sudah disepakati. Namun masih perlu dikoordinasikan dengan Bank Indonesia selaku lembaga regulator. Kemudian juga perlu dibahas lagi dalam rapat pleno anggota DSN sebelum akhirnya dijadikan fatwa DSN MUI.

    Dalam kategori gagal usaha lantaran nasabah nakal, menurut Amien, sudah ada aturannya. Hal itu diatur dalam fatwa no 17 tahun 2000 tentang ta`dzier. Hanya saja dalam fatwa tersebut, dana sanksi tidak dimasukkan dalam pemasukan bank melainkan diposting ke dana sosial.

    Sedangkan yang dimaksud dalam pembicaraan DSN terakhir antara lain nasabah memperluas usaha sehingga memperoleh keuntungan lebih. Keuntungan tersebut tidak disetorkan kepada bank. Dalam hal ini nasabah untung dan bank rugi. Dalam kondisi seperti itu, nasabah harus membayar ganti rugi.

    Selain soal ganti rugi, DSN juga mengkaji pembicaraan tentang pembiayaan multiguna. Pembiayaan seperti ini akan digulirkan oleh perbankan syariah untuk kepentingan pendidikan, kesehatan dan lainnya. Misalnya ada anak dari keluarga tidak mampu yang ingin melanjutkan pendidikan. Mereka bisa mengambil dari bank dan mengembalikannya setelah lulus nanti. Begitupun untuk kesehatan. Produk multiguna ini berbeda dengan produk asuransi.

    Sumber : Republika - Senin, 19 Juli 2004



   
Lowongan Pekerjaan di Cabang Pluit
 
Lowongan Pekerjaan di Cabang Pancoran
 
Lowongan Pekerjaan di Cabang Malang
 
Lowongan Kerja MODP Spesialis IT (MODP IT)
 
BANK MUAMALAT - Micro Jawa Tengah
 
BANK MUAMALAT - Micro Jawa Tengah
 
 
 

KLARIFIKASI KERJASAMA (ANTI FRAUD) 2013      PROMO SUBSIDI BELANJA 20%      Efektif per 1 Maret 2013 biaya kartu Shar-e Gold Debit adalah Rp 2.500,- per bulan. Info hubungi SalaMuamalat (021) 500016      Project Falah-Proposed Announcement      Bank Muamalat Targets Higher Fee-Based Income      Bank Muamalat Receives IDR328 Billion Funding from SMF      Sarana Multigriya distributes IDR328 billion to Bank Muamalat      Bank Muamalat to diversify credit distribution      Bank Muamalat Readies for Rp 1.5t Islamic Bond Sale      Bank Muamalat Issues Subordinated Sukuk Worth IDR 1.5 Trillion      Muamalatís sukuk set to be launched      Bank Muamalat shareholders to absorb IDR800 billion subordinated bonds      SHARIA BANKING: Q1, Bank Muamalat pockets IDR86.9 billion net profit