Cari

BERANDA > BERITA INDUSTRI SYARIAH


  • Minggu, 31 Oktober 2010

    Seputar Indonesia - Sunday, 31 October 2010

    Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Seiring dengan perkembangan yang cepat tersebut, satu hal perlu dicermati adalah aspek good coorporate govarnance (GCG) karena terkait dengan berbagai macam risiko kerugian yang jika tidak diperhatikan, akan merusak citra syariah pada masa depan dan menjerumuskan bank syariah ke jurang kehancuran.


    Bank syariah yang semakin mekar tersebut, wajib dicegah dari berbagai risiko kerugian, baik kerugian finansial maupun risiko reputasi. Dr Muliaman D Hadad, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), berkali-kali mengingatkan pegiat bank syariah agar ekstra keras mengawal bank syariah dari kemungkinan buruk pada masa mendatang. Sekali sebuah lembaga perbankan syariah bermasalah, maka citra bank syariah akan rusak.


    Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, dibutuhkan biaya besar dan waktu yang panjang. Prof Dr M Umer Chapra, dalam buku Corporate Governance for Islamic Banking, menekankan pentingnya penerapan GCG yang efektif di lembaga keuangan syariah. GCG adalah pilar penting yang harus diciptakan untuk mewujudkan bank syariah yang unggul dan tangguh.Penerapan GCG semakin penting karena konsep bank syariah menggunakan risk sharing.


    Menurut Umer Chapra, di antara sarana pendukung corporate governance , yang terpenting adalah kontrol internal, manajemen risiko, transparansi, akuntansi dan disclosure pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi dan pengawasan yang prudent. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar.

    1. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
    2. Kedua, akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan penanggung jawab organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif.
    3. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
    4. Keempat, profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak mana pun (independen), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
    5. Kelima, kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan yang terkait dalam pelaksanaan GCG. Selain itu dalam pelaksanaan GCG, industri perbankan syariah juga harus memenuhi prinsip syariah (sharia compliance).


    Ketidak sesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko, terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah. Pelaksanaan GCG perbankan syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan sesuai dengan prinsip syariah, juga ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas.


    Kepentingan ini, antara lain untuk melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Untuk penerapan GCG yang efektif di lembaga perbankan syariah, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.


    PBI ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. PBI GCG Bank Syariah ini mengatur penerapan GCG bagi dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).Tulisan ini hanya memfokuskan kajian pada penerapan GCG pada Dewan Pengawas Syariah. Dalam PBI tersebut terdapat enam poin penting yang mengatur masalah Dewan Pengawas Syariah, yaitu Persyaratan DPS (Pasal 45-45), Tugas dan Tanggung Jawab DPS (Pasal 46- 48), Rapat DPS (Pasal 49) Transparansi (Pasal 50-51), Sanksi (Pasal 81-82), dan Laporan Hasil Pengawasan Syariah (Pasal 88).


    Ketentuan dalam PBI tersebut menyebutkan jumlah anggota DPS sedikitnya 2 orang dan sebanyak-banyaknya setengah dari jumlah direksi (ketentuan ini juga sesuai dengan UU No40/2008 tentang Perseroan Terbatas). Selain itu, harus memperoleh rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Selanjutnya, anggota DPS harus diwawancarai oleh Bank Indonesia menyangkut masalah integritas, kompetensi, dan komitmen.


    Namun, berkaitan dengan rangkap jabatan DPS di berbagai bank syariah, perlu peninjauan kembali, mengingat banyaknya DPS yang mengawasi 4 atau 3 bank syariah, selain mengawasi lembaga keuangan syariah nonperbankan lainnya. Mengingat besar dan ketatnya tugas DPS, maka rangkap jabatan DPS di banyak bank harus dikurangi dari 4 menjadi 2 DPS.


    Keanggotaan DPS harus disebar secara adil dan proporsional kepada pakar syariah yang lain yang juga berkompeten, bahkan lebih berkompeten dan profesional. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah tidak boleh hanya beredar dan berputar di kalangan anggota DSN. Kini setelah DSN berkembang sepuluh tahun, para pakar syariah semakin banyak, jumlah pendidikan ekonomi syariah meningkat tajam sejalan dengan pesatnya pertumbuhan perbankan syariah. (*)


    Oleh : Agustianto
    Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi
    Islam Indonesia (IAEI)      




   
Lowongan Pekerjaan di Cabang Pluit
 
Lowongan Pekerjaan di Cabang Pancoran
 
Lowongan Pekerjaan di Cabang Malang
 
Lowongan Kerja MODP Spesialis IT (MODP IT)
 
BANK MUAMALAT - Micro Jawa Tengah
 
BANK MUAMALAT - Micro Jawa Tengah
 
 
 

KLARIFIKASI KERJASAMA (ANTI FRAUD) 2013      PROMO SUBSIDI BELANJA 20%      Efektif per 1 Maret 2013 biaya kartu Shar-e Gold Debit adalah Rp 2.500,- per bulan. Info hubungi SalaMuamalat (021) 500016      Project Falah-Proposed Announcement      Bank Muamalat Targets Higher Fee-Based Income      Bank Muamalat Receives IDR328 Billion Funding from SMF      Sarana Multigriya distributes IDR328 billion to Bank Muamalat      Bank Muamalat to diversify credit distribution      Bank Muamalat Readies for Rp 1.5t Islamic Bond Sale      Bank Muamalat Issues Subordinated Sukuk Worth IDR 1.5 Trillion      Muamalatís sukuk set to be launched      Bank Muamalat shareholders to absorb IDR800 billion subordinated bonds      SHARIA BANKING: Q1, Bank Muamalat pockets IDR86.9 billion net profit